Bertempat di Ruang Mataram Gedung Karya Kementerian Perhubungan pada 11 Mei 2016 dan telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh unit kerja Eselon I, II dan III di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dihadiri oleh 260 orang dari Inspektorat Jendral, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penandatanganan Pakta Integritas merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Perhubungan mengenai penetapan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon I), Direktorat Kepelabuhanan (Eselon II) dan Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor (Eselon III) sebagai WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Perhubungan yang juga telah diusulkan ke Kementerian PAN dan RB.

Penandatanganan Pakta Integritas merupakan komitmen Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan Zona Integritas-WBK/WBBM sebagai Quick Win Pemberantasan Korupsi, Proyek Percontohan WBK/WBBM serta Percepatan Reformasi Birokrasi. Penandatanganan ini dilakukan oleh Pejabat dari unit kerja yang diusulkan, yaitu: Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ir. Imran Rasyid, MBA; Direktur Kepelabuhanan, Ir. Mauritz Sibarani dan Kepala Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Ir. Dewanto yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Dr. Cris Kuntadi yang kemudian diikuti oleh seluruh pegawai pada unit kerja yang diusulkan.

Pada kesempatan, Inspektur Jenderal Cris Kuntadi dan Inspektur II, Ir. Ahmad, M.MTr selaku Role Model Pendidikan Budaya Anti korupsi (PABK) di lingkungan Kementerian Perhubungan menyampaikan “Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)”. Dengan dilaksanakannya penandatanganan dan sosialisasi ini, diharapkan Kementerian Perhubungan memiliki dapat menuju WBK yang nantinya dapat diusulkan sebagai WBBM. (SPA)