Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menjadi salah satu dari 205 unit kerja yang berhasil membangun zona integritas dan mendapatkan penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK dari Kementerian PAN-RB, pada Senin (10/12/2018) di Hotel Sultan, Jakarta. Penghargaan WBK ini diserahkan oleh MenPAN RB Syarifuddin dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta.

Acara ini dihadiri juga oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam sambutannya ia mendorong seluruh Instansi Pemerintah untuk menerapkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) atau Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mensukseskan program reformasi birokrasi khususnya di elemen Penguatan Pengawasan. Acara ini juga bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pemberian penghargaan sebagian diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI kemudian dilanjutkan oleh Menteri PAN RB Syarifuddin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PAN RB  memberikan apresiasi kepada Unit Kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas yang ke depannya bisa dijadikan role model nasional.

Pada tahun 2018 ini menurut Kementerian PAN RB pengusulan Instansi Pemerintah untuk dievaluasi menuju predikat WBK dan WBB naik 82% dari tahun sebelumnya dan begitupun tahun-tahun sebelumnya juga selalu meningkat. Hal tersebut menandakan manfaat dari program ini banyak dirasakan oleh para usulan nominasi yang berkesempatan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri dari KemenPANRB, Ombudsman RI, KPK dan BPS.

Perkembangan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2014

Sumber: KemenPANRB

Dari tabel diatas diketahui bahwa tahun 2018 terdapat 910 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) menuju predikat WBK/WBBM, namun hanya sebanyak 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas meliputi 5 unit kerja mendapatkan predikat WBBM dan 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat WBK.

Predikat menuju WBK merupakan bagian dari Prioritas Nasional dalam area Penguatan Pengawasan terkait kesuksesan Intansi Pemerintah dalam mewujudkan Zona Integritas di dalam salah satu area Grand Design Reformasi Birokrasi. Keberhasilan penetapan predikat WBK yang diusulkan oleh seluruh Instansi Pemerintah akan dicanangkan setiap tahunnya pada hari peringatan anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember berdasarkan hasil pleno TPN.

Pada tahun 2018 TPN memiliki warna baru dalam melakukan evaluasi yaitu:

1. Penerimaan usulan Unit Kerja WBK/WBBM dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Survei oleh BPS, yaitu survey eksternal persepsi kualitas pelayanan publik dan survey eksternal persepsi anti korupsi
3. Evaluasi lapangan
4. Rapat panel 1 dilakukan pembahasan antar tim evaluasi di internal Kementerian PAN RB
5. Rapat panel 2 dilakukan dengan nelibatkan Aparat Pengawasan Internal. KPK, Ombudsman RI, Tim Saber Pungli dan lain sebagainya.

Adapun proses pengusulan Unit Kerja menuju predikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Keberhasilan Otoritas Tanjung Priok mendapat predikat WBK tentunya banyak didukung oleh beberapa indikator, selain dari sisi tata kelola mereka yang sudah bersetifikasi manajemen mutu ISO 9001: 2015 mereka juga melakukan peningkatan dari sisi pelayanan yang konsistes dan berkelanjutan yaitu melalui pelayanan yang berbasis Inaportnet. Penerapan metode ini memberikan kemudahan dalam pelayanan kepelabuhanan.

Dimana motode sebelumnya, proses laporan kedatangan/keberangkatan kapal tiba/berangkat harus melaporkan datang ke Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) dengan membawa dokumen berkas kedatangan/keberangkatan kapal serta mendatangi langsung petugas termasuk pengurusan DO yang tentunya mengakibatkan kesulitan dalam mengetahui posisi kapal dan kontainer terkini prosesnya, namun demikian dengan adanya Inaportnet pelaporan kapal tiba/berangkat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Semua prosedur DO online dilakukan dengan aplikasi DO online. Tracking dan Tracing posisi kapal dan barang dengan mudah dapat dilakukan dengan inaportnet.

Beberah hal tersebut di atas tentunya akan mewujudkan pelayanan kepelabuhanan yang mudah, cepat, transparan dan murah. Tidak lupa pula, untuk meningkatkan pengawasan mereka menyediakan layanan pengaduan. Semoga dengan predikat ini dan beberapa predikat lain yang telah diterima sebelumnya, Kantor Otoritas Tanjung Priok dapat dengan mudah dan lancar mewujudkan arahan Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,   Pelabuhan Tanjung Priok menuju pelabuhan kelas dunia yang memberikan pelayanan kepelabuhanan mudah, cepat, transparan dan murah kepada para pengguna jasa transportasi laut. (ZAR)