Dalam rangka persiapan menghadapi Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kunjungan kerja pengawasan di Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 s.d. 30 Januari 2016 dan dilanjutkan ke Propinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Januari s.d. 1 Februari 2016.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja pengawasan ini adalah untuk memantau sejauh mana kesiapan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di 2 propinsi tersebut dalam menghadapi pemeriksaan BPK RI. Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Inspektur Jenderal memberikan pengarahan dan diskusi sekaligus berbagi kiat-kiat dalam menghadapi pemeriksaan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di kedua propinsi tersebut. Kegiatan pengarahan dan diskusi dilaksanakan di Otoritas Pelabuhan Makassar untuk wilayah Sulwesi Selatan dan Politeknik Pelayaran Surabaya untuk wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya Inspektur Jenderal menekankan bahwa target Menteri Perhubungan dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk itu butuh komitmen dan peran serta dari seluruh unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan agar selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dan yang lebih penting kualitas laporan keuangan harus memenuhi prinsip reliable, traceable dan auditable.

Dalam mendukung terwujudnya opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan karena merupakan bagian dalam penilaian opini, untuk itu dalam Kunjungan Kerja kali ini Inspektorat Jenderal juga melakukan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil audit terhadap unit pelaksana teknis yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur.

Disamping memberikan pengarahan, pada kesempatan kunjungan kerja pengawasan tersebut Inspektur Jenderal juga melakukan kunjungan ke beberapa fasilitas transportasi yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan, antara lain beberapa pelabuhan seperti Garongkong, Awerange, Pare Pare dan Gresik serta Bandara Pongtiku dan Buntukunik.

Semoga kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dalam sistem akuntansi berbasis akrual ini akan semakin meningkat dan opini Wajar Tanpa Pengecualian tentunya harus diraih. [HB]