Bali, 4 Agustus 2025 — Inspektur III menghadiri kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola: Penerimaan Negara Sektor Perhubungan Laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Bali.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tindak lanjut implementasi Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Tahun 2025, sesuai dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 152 Tahun 2024. Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional dalam membangun sistem anti korupsi yang efektif, khususnya pada sektor-sektor strategis yaitu:

1. Pengadaan Barang dan Jasa
2. Penerimaan Negara
3. Perizinan
4. Lembaga Jasa Keuangan

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kejaksaan, Pemerintah Daerah Bali, serta sejumlah BUMN terkait. Diskusi dan koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan langkah konkret yang dibutuhkan guna memperkuat tata kelola dan mencegah praktik korupsi di sektor perhubungan laut.

Dalam forum ini, Inspektur III menyampaikan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penguatan sistem pelayanan Inaportnet sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan yang transparan dan efisien.

Sebagai bagian dari agenda, dilakukan pula kunjungan lapangan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dan sistem pelayanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting mengingat masih adanya tantangan serius terkait praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) di sektor angkutan laut, perkapalan, dan pelabuhan selama lima tahun terakhir.

Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan melakukan tindakan hukum, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih perlu diperkuat. Perbaikan tata kelola berbasis digital, transparansi, serta komitmen kolektif dari seluruh pihak—pemerintah, BUMN, aparat hukum, dan pengguna jasa—menjadi kunci untuk menutup celah korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.

Dengan komitmen ini, diharapkan sektor maritim Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi, sehingga kepercayaan publik dan investor meningkat serta efisiensi layanan pelabuhan dapat tercapai. Hal ini mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju, dengan integritas sebagai fondasi utama dalam pengelolaannya.