Jakarta 10 Desember 2019, Making change, Making history, itulah slogan yang digumangkan pada acara penganugerahan apresiasi pembangunan Zona Integritas (ZI), keberhasilan pembangunan ZI tersebut diselenggarakan melalui penganugerahan predikat pelayanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penganugerahan predikat WBK dan WBBM diselenggarakan bersamaan dengan peringatan hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember tiap tahunnya.

Syukur alhamdulillah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan bagian dari momentum perubahan ini. Keberhasilan pembagunan ZI pada tahun 2019 merupakan sebuah lompatan yang besar, dimana pada tahun 2018 Kemenhub hanya memperoleh 1 predikat WBK namun pada tahun ini Kemenhub mendapatkan 12 penganugerahan, 1 unit kerja berpredikat WBBM dan 11 unit kerja berpredikat WBK. Keberhasilan ini merupakan dampak nyata dari kerja keras dan komitmen seluruh lini di Kemenhub, terutama komitmen dan peran langsung dari Kepala Kantor nominator sebagai role model, perolehan 12 predikat ini juga mengkategorikan Menteri Perhubungan Bpk. Budi Karya Sumadi sebagai Pimpinan pelopor perubahan yang apresiasinya diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bpk. Prof. K.H. Ma’ruf Amin, Menhub bersama 16 pimpinan lembaga lainnya terpilih berhasil membangun Zona Integritas secara massive dengan perolehan lebih dari 5 Unit Kerja mendapat predikat WBK dan WBBM.  Adapun keduabelas nominasi tersebut adalah:

Berpredikat WBBM : OPU Tanjung Priok Ditjen Hubla

Berpredikat WBK

1. BPLJSKB Bekasi Ditjen Hubdat
2. OPU Tanjung Perak Ditjen Hubla
3. OPU Belawan Ditjen Hubla
4. Disnav Surabaya Ditjen Hubla
5. BKKP Ditjen Hubla
6. DKPPU Ditjen Hubud
7. Otban Bali Ditjen Hubud
8. Balai Hatpen Ditjen Hubud
9. UPBU Kalimarau Ditjen Hubud
10. Poltekpel Surabaya BPSDMP
11. Poltekpel Malahati BPSDMP

Secara nasional, saat ini euforia membangun ZI menuju predikat WBK dan WBBM sudah sangat massive di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Instansi Pemerintah Pusat sampai dengan Instansi Pemerintah yang ada di daerah dan pelosok. Semua lembaga pemerintah berlomba melakukan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekitar atau stakeholder  melalui pemberian pelayanan prima yang menjunjung integritas organisasi dan proses biokrasi. Berdasarkan data press release pada saat acara penganugerahan tersebut, terdapat lonjakan sebesar 247 % Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengusulkan Unit Kerjanya untuk dievaluasi menuju predikat WBK dan WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN) ZI yang di komandoi oleh Kementerian PANRB. Euforia tersebut terlihat dari statistika pada tahun 2018 hanya terdapat 910 usulan nominasi sedangkan pada tahun 2019 menjadi 2.246 usulan nominasi.

Total predikat ZI dalam 5 tahun ini sudah terdapat 836 Instansi Pemerintah, terdiri 57 unit kerja berpredikat WBBM dan 779 unit kerja berpredikat WBK. Semoga dengan capaian ini, akan banyak menularkan Instansi Pemerintah lainnya dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokasi pada masa sebelumnya, sehingga cita-cita pembangunan ZI benar-benar berhasil dalam mengakselerasi implementasi Reformasi Birokasi sesuai Grand Design yang telah ada.

Keberhasilan zona integritas juga diharapkan berkontribusi terhadap target-target pada road map pembangunan Reformasi Birokrasi 5 tahunan, yang pembagian klusternya terbagi dalam RPJMN. Tahun 2019 merupakan tahap ketiga, tahap ini memiliki goal untuk mewujudkan Smart ASN yang memiliki wawasan global, menguasai tik dan bahasa serta memiliki kemampuan networking tinggi dengan kemampuan skill multitasking yang proporsional. Sedangkan tahap keempat 2020-2024, cita-citanya adalah diynamic governance, ASN harus sudah mampu mengelola Human Capital melalui 4 dimensi, yaitu dimensi berfikir, komunikasi, mengelola diri dan partisipasi kontribusi.

Di sisi lain, dalam Era Revolusi Industry 4.0. Indonesia mengawalinya dengan program Pemerintah yang diberi nama Making Indonesia 4.0, program ini memantulkan timbulnya revolusi 4.0 di sektor perbankan, ekonomi & pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan Reformasi Birokrasi 4.0 sudah disiapkan kontruksinya, dengan fokus utama terhadap 4 hal. Menariknya, dari keempat hal tersebut, 3 kriteria pelayanan menjadi prioritas utama, meliputi sisi efisiensi, akurasi dan percepatan, sedangkan kriteria yang keempat adalah fleksibilitas kerja. Hal yang menarik selanjutnya, dalam mengukur implementasi Reformasi Birokrasi (RB) ke depan, Kementerian PANRB akan menggunakan hasil-hasil antara dari semua lembaga-lembaga pemerintah yang berkredible. Lembaga tersebut akan mengeluarkan indeks-indeks penilaian, yang tentunya mekanisme penilaiannya harus linear dengan Indikator Pengungkit dan Hasil dala Reformasi Birokrasi. Semoga dengan beberapa hal tersebut seluruh road map RB bisa tercapai, sehingga pada tahun 2025 ASN di Indonesia sudah berkelas dunia dan selalu menjadi yang terdepan serta ASN bisa berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur. (ZAR)