Tugas dan tanggung jawab UKI adalah:
1. Melaksanakan pemantauan keputusan terhadap kode etik dan disiplin pegawai.
2. Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai.
3. Memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
4. Memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungli, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
5. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksana tugas pemantauan.
6. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Inspektorat Jenderal setiap 3 bulan.

Kemanfaatan UKI untuk unit kerja :
1. Membantu pimpinan unit kerja memantau implementasi SPIP.
2. Manajemen patuh terhadap aturan ekonomis, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan tempat kerja yang layak, bersih dan sehat.
4. Mewujudkan hubungan yang kondusif pimpinan dengan staf dan antar pegawai.
5. Terpelihara aset BMN untuk kelancaran pelaksana tugas.
6. Secara cepat dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pembentukan UKI sendiri berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 42 Tahun 2019, dan amanah regulasi pembentukan UKI untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Dan tak lupa Pak Irjen selalu berpesan “Marilah kita senantiasa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa”. (DNY)